INILAHCOM, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani
menyatakan lembaga pendidikan merupakan salah satu wadah untuk
membangun revolusi mental yang sedang digelorakan di Tanah Air.Hal itu
disampaikan Puan
dalam acara deklarasi Gerakan Revolusi Mental yang diselenggarakan
Kementerian Agama. Hadir dalam acara itu Menteri Agama Lukman Hakim
Saefudin dan pejabat terkait.Salah satu metode untuk mewujudkan revolusi
Pancasila yang merupakan tujuan revolusi mental bangsa Indonesia adalah
melalui dunia pendidikan, kata Puan
di Jakarta, Selasa (15/5).Deklarasi Gerakan Revolusi Mental juga
dihadiri ribuan orang yang merupakan pimpinan lembaga pendidikan agama,
siswa-siswi madrasah dan pesantren dari seluruh Indonesia.Di hadapan
ribuan orang, Puan
mengatakan perjuangan membangun dan membentuk mental baru bangsa
Indonesia yang memiliki semangat daya saing, integritas, etos kerja yang
tinggi, dan mau bergotong royong, tidak mudah.Generasi silih berganti
dan kita ingin memastikan generasi mendatang tidak kehilangan jati
dirinya dengan menggelorakan Gerakan Revolusi Mental, ujar Puan.Puan
menegaskan dunia pendidikan termasuk lembaga pendidikan di bawah
Kementerian Agama seperti pondok pesantren, madrasah hingga perguruan
tinggi harus memahami dan menjalankan Gerakan Revolusi Mental.Dalam
dunia pendidikan menjadi tempat kita menyemai generasi pemimpin bangsa
Indonesia kelak, ujar Puan.Tidak hanya itu, Puan
mengatakan Kementerian Agama juga harus menggelorakan nilai-nilai
Pancasila sebagai bagian dari Gerakan Revolusi Mental.Dalam kesempatan
itu, Puan
meminta Menteri Agama untuk melakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam
hal pelayanan di kementerian yang dipimpinnya.Saya sudah minta ke Pak
Lukman untuk melakukan perbaikan-perbaikan salah satunya meningkatkan
pelayanan haji. Alhamdulillah tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan haji cukup puas meski masih harus ditingkatkan pada masa
mendatang, tutur Puan.Sementara
itu, Lukman mengatakan Kementerian Agama dituntut untuk menjalankan
Gerakan Revolusi Mental yang berbasis nilai-nilai luhur beragama.Oleh
karena itu, Lukman setuju bahwa dunia pendidikan menjadi salah satu
kunci untuk mewujudkan Gerakan Revolusi Mental. Pendidikan menduduki
posisi sentral, ujar Lukman.Lukman mengatakan, Gerakan Revolusi Mental
momentum untuk meningkatkan daya saing bangsa. Ia pun menekankan lima
nilai budaya kerja ke bawahannya, yaitu integritas, profesionalitas,
inovasi, tanggung jawab dan keteladanan.Kita tidak boleh bermental
minder dan inlander. Pejabat itu pelayan, bukan priyayi. Pejabat itu
melayani bukan dilayani, ujar Lukman. [rok]
Rabu, Desember 16, 2015
Selasa, Juni 09, 2015
LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (AKUNTABILITAS, NASIONALISME, ETIKA PUBLIK, KOMITMEN MUTU DAN ANTI KORUPSI)
LAPORAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI
DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL
(AKUNTABILITAS,
NASIONALISME, ETIKA PUBLIK, KOMITMEN MUTU, ANTI KORUPSI)

Disusun oleh:
Ricki Hendriyana, A. Md.
NIP. 19890414 201501 1 001
Disusun sebagai Persyaratan Tugas Aktualisasi Diklat
Prajabatan
Golongan II Angkatan I Tahun 2015
Di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
A.
PENDAHULUAN
Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai
Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah, pengertian tersebut sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat
oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
dan mempererat persatuan
dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kompetensi yang dibangun dalam diklat prajabatan CPNS
golongan II adalah kompetensi PNS sebagai pelayan publik yang diindikasikan
dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar;
1.
Kemampuan
mewujudkan akuntabilitas
2.
Kemampuan
mengedepankan kepentingan nasional
3.
Kemampuan menjunjung
tinggi standar etika publik
4.
Kemampuan
berinovasi untuk peningkatan mutu
5.
Kemampuan untuk
tidak korupsi
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara
yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, keragaman budaya dan cita rasa, potensi
sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif
stabil. Dalam Mengelola keanekaragaman yang melimpah tersebut dibutuhkan
Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas
dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme agar
tetap terjaga.
Untuk dapat membentuk sosok ASN seperti tersebut di atas
perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
yang mengarah kepada upaya peningkatan:
1.
Sikap dan semangat
pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan
tanah air;
2.
Kompetensi teknis,
manajerial, dan/atau kepemimpinannya;
3.
Efisiensi,
efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama
dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ditetapkan bahwa
salah satu jenis Diklat yang strategi untuk mewujudkan PNS sebagai bagian dari
ASN menjadi profesional seperti tersebut diatas adalah diklat Prajabtan. Diklat
ini dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS.
Struktur kurikulum Diklat Prajabatan CPNS Golongan II
memiliki dua tahap pembelajaran yaitu:
1.
Tahap Internalisasi
Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
2.
Tahap Aktualisasi
Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS
Kementerian Koordinator PMK bekerja sama dengan Balai
Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta (BBPK Jakarta) mengadakan diklat prajabatan
pola baru untuk CPNS golongan II dari tanggal 19 April hingga 26 Mei 2015.
Peserta diklat prajabatan melaksanakan diklat dengan menggunakan sistem on-off campus. Pada saat on campus, peserta mendapatkan materi
mengenai pemahaman nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA). Penjelasan
nilai ANEKA sebagai Berikut:
1.
Akuntabilitas : mencakup kepemimpinan, transparansi,
integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan dan
konsistensi.
2.
Nasionalisme : sesuai dengan butir-butir dalam Pancasila,
ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat
dan pemersatu bangsa, mencakup tenggang rasa, membangun rasa persaudaraan,
solidaritas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
3.
Etika Publik : sopan santun, tata krama, melayani dengan
hati, senyum, menjaga kerahasiaan data.
4.
Komitmen Mutu:
Mencakup efektivitas, efisiensi dan inovasi.
5.
Anti Korupsi : mencakup jujur, peduli, mandiri, disiplin,
tanggung jawab, kerja keras, tidak memanfaatkan BMN untuk keperluan pribadi,
dan sederhana.
Jumat, April 10, 2015
Information Services Senior Officer
| Sumber: ICS |
Job Vacancy
Information Services Senior Officer
Deskripsi Pekerjaan
·
Menangani pengembangan koleksi
·
Melakukan pengawasan terhadap kualitas pengelolaan koleksi
·
Mengawasi kegiatan katalogisasi
·
Membantu mengelola rubrik resensi buku
·
Membantu dalam pengelolaan perpustakaan dan sistem pendukungnya
·
Membuat tulisan berbasis riset kepustakaan untuk pedoman literature
·
Menangani kegiatan literasi informasi
Persyaratan
·
Minimal S1 di bidang Ilmu Perpustakaan, Ilmu Sosial, Manajemen Informasi
·
Memiliki pengalaman min. 5 tahun dibidang kepustakaan
·
Menguasai manajemen perpustakaan digital
·
Memiliki minat terhadap penulisan
·
Mampu berbahasa Inggris (korespondensi dan membaca)
·
Memiliki keahlian komunikasi yang baik
·
Wajib menyertakan portofolio
Bila
Anda merasa terpanggil untuk memenuhi panggilan serta memenuhi seluruh
kualifikasi ini, kami tunggu surat lamaran Anda selambatnya pada
tanggal
20 April 2015 dan silahkan email ke :
hiring@kompas.co.id
Terima kasih atas perhatian dan bantuannya.
Salam,
Sintha Ratnawati
Pusat Informasi Kompas
Jl Palmerah Selatan 22
Langganan:
Komentar (Atom)